Masalah dalam Pemakzulan Presiden

Mengenai berita yang akhir-akhir ini sering dibahas, yaitu pemakzulan Presiden, Prof. Rukmana membahasnya dalam kuliah umum. Pemakzulan berasal dari kata makzul yang artinya ‘turun tahta’ atau dalam bahasa jawa disebut ‘lengser keprabon’. Sedangkan arti dari pemakzulan itu sendiri adalah ‘menurunkan dalam masa jabatannya‘.

Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pemakzulan ini adalah, bagaimana prosedur pemakzulan itu sendiri?

Prosedur pemakzulan berkaitan dengan visi pemerintah, yaitu Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, terdapat tiga bentuk atau karakteristik dalam sistem pemerintahan tersebut. Hal ini terdapat pada UUD 1945 setelah amandemen pasal 4 ayat (1), pasal 10-16 UUD 1945. Kemudian juga pada pasal 6 UUD 1945, serta pada pasal 7 UUD 1945 (fixed term).

Terdapat dua kemungkinan kepala cabang kekuasaan eksekutif (the supreme head of the executive department) yaitu,

  1. Parlementer (yaitu eksekutif mendapat pengawasan dari legislatif)
  2. Presidensial (karakternya bersifat eksekutif diluar daripada pengawasan legislatif)

Setelah melewati masa orde baru dan memasuki masa reformasi yang dalam masa reformasi ini juga telah diadakan perubahan sebanyak 4 kali terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ternyata presiden masih dapat dimakzulkan oleh MPR. Meskipun MPR bukan lagi lembaga Negara tertinggi di Indonesia, karena semua lembaga Negara berkedudukan sama, namun masih ada peluang MPR untuk memakzulkan presiden. Hal mengenai pemakzulan presiden oleh MPR ini terdapat dalam pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi,

“Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil

Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar “

Dari situ muncul permasalahan, apakah tepat MPR memakzulkan presiden dan/atau wakil presiden? Dan juga apa yang dimaksud dengan ‘menurut UUD’?

Kondisi seperti apa presiden dan/atau wakil presiden dapat dimakzulkan? Sedangkan pemegang kekuasaan eksekutif akan berakhir apabila waktu yang telah ditentukan oleh konstitusi.

Kemudian mengenai pengaturan atau prosedur pemakzulan dapat kita bandingkan pada saat pra amandemen dan setelah amandemen.

Pra Amandemen

–       UUD tidak tegas dalam menjelaskan prosedur pemakzulan ini, hal ini hanya terdapat pada pasal 8 UUD 1945

–       Pada TAP MPR no. VII/MPR/1973 tentang keadaan presiden dan/atau wakiul presiden Republik Indonesia berhalangan.

Alasan daripada kata berhalangan ini terdiri dari dua bentuk, yaitu halangan tetap dan halangan sementara. halangan-halangan tersebut antara lain yaitu, presiden mangkat (meninggal), presiden berhenti, dan presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Dasar hukumnya adalah TAP MPR no. III/MPR/1978 (pasal 3 (2)), 4 dan pasal 6 (2) UUD 1945. Sedangkan prosedur pemakzulan pra amandemen terdapat dalam pasal 7 TAP MPR no. VII/1978.

Dalam sidang MPR,

  1. MPR mengadakan sidang istimewa meminta dan mendengarkan petanggungjawaban presiden
  2. Apabila MPR menolak pertanggungjawaban, maka presiden mempunyai hak jawab, kemudian apabila ditolak lagi oleh MPR, maka MPR dapat memberhentikannya.
  3. MPR dalam memberhentikan presiden juga tidak serta merta, namun terlebih dahulu ditentukan oleh suara terbanyak.

Pasca Amandemen

Prosedur mengenai pemakzulan presiden ini terdapat pada UUD 1945 pasal 7A dab 7B UUD 1945. Permasalahan yang timbul adalah berkaitan dengan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan kepada MPR,

  1. Apabila MPR menolak pertanggungjawaban presiden, maka otomatis MPR menerima usul DPR.
  2. Apabila menerima pertanggungjawaban presiden, maka berarti MPR menolak usul DPR.

Secara gampang, prosedur pemakzulan pasca amandemen adalah sebagai berikut,

DPR

Putusan MK (final dan mengikat)

MPR

dengar pendapat

menolak/menerima

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, timbul pula permasalahan yaitu UUD tidak secara jelas menjelaskan bagaimana prosedur dan mekanismenya, kemudian apabila MPR memakzulkan presiden, apakah rakyat setuju dengan pemakzulan tersebut. Dan masalah utama dan terakhir yang muncul adalah, apakah pasca amandemen UUD kita ingin mempersulit atau justru memudahkan pemakzulan presiden?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s