What About “Reformasi Birokrasi” ?

Birokrasi saat ini dalam suatu Negara berkembang sebagai wujud pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di samping melakukan pelayanan kepada masyarakat, birokrasi juga berfungsi sebagai wujud implementasi kebijakan publik dari keputusan politik atau pemerintah. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Namun pelaksanaan birokrasi sendiri tidak senantiasa berjalan secara efektif karena pegawai birokrasi mengesampingkan asas profesionalitas sehingga tugas dan fungsi birokrasi itu sendiri tidak menghasilkan kinerja yang signifikan dalam melakukan pelayanan publik.
Terkait dengan tujuan Negara tersebut diatas yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), birokrasi dalam beberapa hal dipandang perlu untuk dilakukan suatu reformasi. Reformasi ini dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain melalui budaya organisasi, melalui tata nilai, struktur kekuasaan, peraturan perundang-undangan dan melalui tata perilaku. Selain penjabaran diatas, refomasi birokrasi itu muncul dilatar belakangi oleh,

  1. Adanya praktek KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ) yang jelas – jelas hidup dalam penyelenggaran pemerintahan
  2. Tingkat kualitas pelayanan publik yang masih jauh dari harapan masyarakat
  3. Tingkat efisiensi dan ekeftifitas yang belum maksimal dari birokrasi
  4. Tingkat transparansi pemerintah yang masih rendah
  5. Tingkat disiplin dan etika kerja SDM yang masih rendah

Sehingga diharapkan dapat dicapainya tujuan khusus yaitu,

  1. Birokrasi yang Bersih
  2. Birokrasi yang Effisien, Efektif dan Produktif
  3. Birokrasi yang Transparan
  4. Birokrasi yang Melayani Masyarakat
  5. Birokrasi yang Akuntabel

Reformasi dalam birokrasi melalui peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU no. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memiliki beberapa point yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mereformasi birokrasi itu sendiri, point-point tersebut antara lain,

  1. Menyederhanakan Prosedur
  2. Menyederhanakan Anggaran Dasar
  3. Menyederhanakan Persyaratan

Birokrasi yang ada dalam pemerintahaan Indonesia saat ini memang belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, efisien, efektif, dan transparan namun dengan diketahuinya ada suatu reformasi dalam hal Undang – undang diatas, dapat diakatakan birokrasi di Indonesia lambat laun berubah ke arah yang memang diharapkan masyarakat Indonesia. Reformasi birokrasi dalam hal Undang – undang diatas dapat dikatakan hampir memenuhi tujuan umum dan beberapa tujuan khusus yang dicanangkan oleh pemerintah diantaranya tujuan umum birokrasi untuk produktivitas yang tinggi dan bertanggung jawab yang dapat dilihat dari aspek menyederhanakan prosedur dalam permohonan pengesahan badan hukum perseroan. Kemudian tujuan untuk memberikan pelayanan yang prima dan efisien yang dapat kita lihat dalam aspek memberikan pelayanan yang satu atap, karena dengan demikian proses yang dijalani oleh masyarakat tidak menjadi kesana kemari, dengan kata lain efisien.
Reformasi birokrasi difokuskan pada pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak.
Untuk dapat mewujudkan tujuan utama dari birokrasi, yaitu pelayanan publik, reformasi di dalam aparat birokrasi itu sendiri harus dilakukan. Seperti yang kita tahu bahwa masalah yang ada di indonesia mengenai birokrasi adalah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), rendahnya tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas, hingga minimnya pelayanan masyarakat. Masalah ini dapat diatasi secara tepat, dengan dilakukannya reformasi dari dalam diri aparatur negara.
Reformasi birokrasi melalui struktur kekuasaan hanya dapat terjadi bila ada reformasi dalam pendidikan masyarakatnya pula. Masyarakat yang tidak kaku menyerahkan haknya kepada pemerintah untuk dikelolah karena mampu mengontrol dan memiliki kesadaran sebagai masyarakat madani sehingga segala pengetahuan yang dimiliki tidaklah cukup ditulis dalam sebuah rekomendasi tanpa ada niat untuk merealisasikannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang ada juga mempengaruhi keberlangsungan birokrasi yang utuh dan dapat memenuhi kepentingan publik yang merupakan salah satu tujuan dibentuknya birokrasi itu sendiri. Dengan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang tinggi, adanya reformasi birokrasi bisa menjadi salah satu upaya tercapainya pembangunan negara serta pemberdayaan negara.
Tidak adanya kebijakan politik yang mengatur mengenai pembatasan partai politik yang mengatur pembatasan hubungan partai politik dengan birokrasi sejak dahulu menyebabkan timbulnya birokrasi yang infinitas atau meluas tidak terbatas sehingga politisasi demokrasi semakin meluas yang menyebabkan lemahnya kinerja birokrasi, hingga saat ini. Seharusnya birokrasi yang ada bisa bertindak profesional kepada publik. Birokrasi yang ada harus berperan serta melayani masyarakat secara transparan dan tanpa pemungutan liar lainnya. Oleh karena itulah reformasi birokrasi perlu dirancang untuk menunjang terbentuknya pemerintahan yang baik yaitu tumbuhnya pemerintahan yang rasional yang berperan serta mendorong terbentuknya hukum, bersikap sportif yang bersedia bertanggung jawab kepada publik, serta memiliki sikap kompetitif yang tinggi dalam pemberian pelayanan fasilitas publik terhadap departemen lainnya.
Dalam mewujudkan reformasi birokrasi dibutuhkan suatu sistem monitoring yang kredibel dan solid, serta diperlukan ketegasan bagi segala instansi pemerintah baik kementrian, lembaga, bahkan pemerintahan desa, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga merupakan hal yang esensial untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif. Pemerintah juga hendaknya memberikan suatu semangat kompetitif dalam diri birokrasinya sehingga semangat kompetitif ini memicu kepada upaya pemerintah yang maksimal dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang terbaik dan semaksimal mungkin.

Tata nilai yang ada dalam suatu lembaga merupakan suatu akulturasi dari kultur birokrasi dan kultur mayarakat. Reformasi birokrasi melalui tata nilai dapat dilakukan dengan cara mampu menghilangkan/membuang kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah membudaya dalam sistem birokrasi (breaking the habits).

Permasalah-permasalahan birokrasi yang harus direformasi saat ini antara lain :

  1. Rendahnya kualitas SDM yang meliputi mayoritas aparat birokrasi
  2. Disiplin, semangat, dan kesadaran atas tugas dan tanggung jawab sangat rendah
  3. Kurang memahami fokus tujuan dari tugasnya
  4. Lemahnya fungsi koordinasi
  5. Organisasi birokrasi yang sangat gemuk dan memakan anggaran yang besar
  6. Masih tingginya budaya korupsi
  7. Pemahaman yang rendah atas tugasnya sebagai pelayan public

Yang perlu ditekankan disini adalah mengenai permasalahan birokrasi nomor 2. Bagaimana tidak, disiplin, semangat dan kesadaran dan tanggung jawab dalam masyakarat Indonesia masih sangat rendah. Pendidikan dan kebiasaan serta perilaku inilah yang membuat suatu pandangan bahwa betapaun sulitnya mereformasi birokrasi tidak akan berhasil apabila tidak ditumbuhkan suatu semangat dan kesadaran di masyarakat.
Namun selain melihat dari perilaku diatas, masyarakat Indonesia juga mempunyai permasalahan yang lain, yaitu, tata perilaku masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat Indonesia yang terkotak-kotak lagi menjadi suku bangsa yang tersebar di daerah-daerah Indonesia. Budaya yang sudah kental tersebut tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Namun, tidak semua budaya berdampak negative. Yang perlu direformasi adalah tata perilaku yang berdampak negative terhadap birokarasi di Indonesia, misalnya yang menimbulkan korupsi serta lambannya gerak dari aparat birokrasi dalam menyikapi tatanan pemerintahan yang sudah ada.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan tatanan birokrasi yang baik, ada dua hal yang harus dilaksanakan, pertama adalah memberantas penyimpangan dari tata perilaku yang berawal dari budaya bangsa Indonesia, dan menumbuhkembangkan kemanfaatan dari tata perilaku yang sudah baik yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia.
Kemudian pada reformasi berikutnya yaitu melalui budaya organisasi, Ada 4 peran birokrasi dalam suatu pemerintahan modern, antar lain administrasi, pelayanan, pengaturan, dan pengumpul informasi. Maka menyikapi Refleksi budaya organisasi, saat ini pemerintah telah mengeluarkan perwujudan nyata melalui aturan kode etik Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
Reformasi melalui cara ini tidaklah dimulai dari bawah ataupun dari atas, melainkan, keseluruhan system dalam suatu organisasi bersama-sama di reformasi untuk membentuk suatu birokrasi yang didambakan. Intinya pihak-pihak yang harus ikut serta dalam reformasi birokrasi ini bukan hanya sekedar pejabat (pemerintah) ataupun organisasi-organisasi politik yang ada di masyarakat, tetapi juga seluruh masyarakat juga harus ikut serta dalam perubahan ini, demi birokrasi yang lebih baik lagi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s